-RESUME-
KEBIJAKAN POLITIK
ORDE LAMA “Pidato NAWAKSARA”
Pidato Nawaksara ini berisi tentang sembilan ucapan
presiden Soekarno. Pertama adalah Retrospeksi yang berisi tentang “Ambeg
Parama-Arta” dimana MPRS telah memberikan kekuasaan penuh terhadap Soekarno
untuk menjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Selain itu berisi tentang Mandataris
MPRS dimana MPRS bertugas untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara.
Yang terakhir adalah mengenai sidang umum MPRS ke II yang menetapkan Soekarno
sebagai prsiden seumur hidup.
Kedua adalah tentang landasan kerja melanjutkan
pembangunan yang bertekankan pada Trisakti serta berpedoman pada amanat
Soekarno yaitu Ambeg Parama-Arta dan Berdikari sebagai landasan kerja. Selain
itu berisi tentang rencana ekonomi perjuangan yang menekankan pada prinsip
Berdikari yang berarti tidak mengurangi, melainkan memperluas kerjasama
Internasional tetapi tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa
lain dalam pembangunan.
Ketiga adalah tentang hubungan politik dan ekonomi. Yang
Keempat adalah mengenai detail tugas-tugas ke-DPR. Yang kelima adalah mengenai
Indonesia masih tetap dalam demokrasi terpimpin. Keenam berisi tentang rintisan
jalan kearah pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Dalam hal ini Soekarno dengan surat
tertanggal 4 Mei 1966 kepada Pimpinan DPRGR memajukan :
a. RUU Penyusunan MPR, DPR dan DPRD.
b. RUU Pemilihan Umum.
c. Penetapan Presiden No.3 tahun 1959 jo. Penetapan Presiden No.3 tahun 1966 untuk diubah menjadi Undang-Undang supaya DPA dapat ditetapkan menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketujuh berisikan tentang wewenang MPR dan MPRS.
Kedelapan berisikan tentang kedudukan presiden dan wakil presiden. Dan yang
terakhir berisi penutup yaitu kita harus menyadari sepenuhnya perbedaan dan
persamaannya antara MPRS sekarang, dengan MPR-hasil-pemilihan-umum yang akan
datang, agar supaya benar-benar kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945
dapat dirintis bersama, sambil membuka lembaran baru dalam sejarah kelanjutan
Revolusi Panca-Sila kita.b. RUU Pemilihan Umum.
c. Penetapan Presiden No.3 tahun 1959 jo. Penetapan Presiden No.3 tahun 1966 untuk diubah menjadi Undang-Undang supaya DPA dapat ditetapkan menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
-RESUME-
KEBIJAKAN POLITIK
ORDE LAMA “NASAKOM”
Masa
presiden Soekarno pernah muncul istilah nasakom yang merujuk pada ideology
seseorang dalam berpolitik. Nasionalis cenderung pada sekuler, agama merujuk
pada ideology Islam dan komunis adalah merujuk pada atheis (tak beragama).
Republik
Indonesia dibangun atas tiga dasar ideology : Nasionalisme, Islamisme, dan
Marxisme. Bung Karno dengan jelas menghimbau akan adanya persatuan dari ketiga
ideology besar tersebut, karena untuk membangun suatu bangsa dibutuhkan suatu
konsep. Nasakom adalah sebuah konsep konstruktif yang jelas dan tegas.
Bung
Karno mengajarkan azas Nasionalisme, Agama/Islam, dan Marxisme/Komunisme
(Nasakom) dengan tujuan mengikat seluruh himpunan masyarakat untuk berjuang
bersama-sama. Ajaran Nasakom Bung Karno “diramu” sebagai azas kesatuan bangsa
untuk menentang segala bentuk kapitalis imperialisme.
Inti
ajaran Nasakom adalah persatuan dan keseimbangan dunia, perimbangan kekuatan
dunia dimata Bung Karno merupakan kebangkitan negara-negara terjajah.
-RESUME-
KEBIJAKAN EKONOMI
ORDE LAMA “Gerakan Ekonomi Benteng”
Kebijakan
ekonomi orde lama dengan menganut system ekonomi gerakan benteng merupakan
usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat
sebelah yang dilakukan pada masa cabinet natsir yang direncanakan oleh Sumitro
Djojohadikusumo sebagai menteri perdagangan.
Program
ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi colonial menjadi struktur ekonomi
nasional (Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dalam program ini mempunyai dampak
yaitu menjadi salah satu sumber defisit keuangan, sehingga menteri keuangan
Jusuf Wibisono memberikan bantuan terhadap pengusaha pribumi dengan dapat
mengehemat devisa dengan mengurangi volume impor.
-RESUME-
KEBIJAKAN EKONOMI
ORDE LAMA “Gerakan Ekonomi Alibaba”
Kebijakan
Ekonomi Orde Lama yaitu Gerakan Ekonomi Alibaba ternyata diprakarsai oleh Iskaq
Tjokrohadisurjo yang dimaksudkan adalah Ali digambarkan sebagai pengusaha
pribumi sedangkan Baba sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan
program ini pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan pelatihan dan
tanggungjawab kepada rakyat Indonesia dan pemerintah menyediakan kredit dan
lisensi bagi usaha-usaha swasta, serta perlindungan kepada perusahaan Indonesia
untuk bersaing dengan perusahaan asing yang ada.
Akan
tetapi pada program ini tidak bisa berjalan dengan lancar karena Indonesia
menerapkan system liberal sehinggaa lebih mengutamakan persaingan bebas,
pegusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas, serta pengusaha
pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan
kedit dari pemerintah.
-RESUME-
KEBIJAKAN EKONOMI
ORDE LAMA “Gerakan Gunting Syafrudin”
Dalam
kebijakan ekonomi orde lama, Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai
menteri keuangan dalam cabinet Hatta melaksanakan pengguntingan uang dari nilai
Rp 5 keatas, sehingga nilainya tinggal setengah atau separuh yang masing-masing
guntingan uang mempunyai daya tukar yang berbeda. Sehingga banyak masyarakat
yang mengkritik kebijakan moneter tersebut karena suatu alasan pembayaran yang
cukup rumit menurut bangsa Indonesia.
-RESUME-
KEBIJAKAN POLITIK ORDE LAMA “Pidato Jas Merah”
Pidato
Jas Merah dibacakan oleh Bung Karno pada tahun 1966, Jas Merah merupakan pidato
terakhir Bung Karno setelah “Capailah Bintang-Bintang di Langit (Berdikari)”, “Tahun Vivere Pericocdoso
(Tavip)”, “Genta Suara Revolusi
Indonesia (Gusuri)”, “Tahun
Kemenangan (Takem)”, dan
“Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional (Resopim)”.
“Jangan
sekali-kali meninggalkan sejarah (Jas
Merah)” adalah petuah Bung Karno yang selamanya. Bung Karno menyebutkan
berkali-kali dalam pidatonya bahwa sejarah adalah hal
terpenting yang harus
dipelajari segenap anak bangsa.
-RESUME-
KEBIJAKAN POLITIK ORDE LAMA “Politik Mercusuar”
Politik
Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa
demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang
dapat menerangi jalan bagi New
Emerging Forces (kekuatan
baru yang sedang tumbuh) di dunia. Proyek ini dilakukan tanpa adanya social
control dan sangat bergantung pada negara-negara besar hingga Soekarno
membentuk kelompok-kelompok negara yaitu NEFOS dan OLDEFOS dengan tujuan untuk
membentuk suatu kelompok negara yang berdasarkan persahabatan, menciptakan rasa
simpati, serta membentuk kekuatan negara yang baru lahir atau merdeka dengan
dibantu oleh negara adidaya.
Proyek-proyek besar dan
spektakuler pun diselenggarakan dengan harapan dapat menempatkan Indonesia pada
kedudukan terkemuka di kalangan Nefo. Politik ini dilaksanakan dengan
pembangunan Indonesia terhadap berdirinya Yayasan Gelora Bung Karno yang
mencapai 300 hektar yang meliputi Hotel Mulia, Stadion Utama Senayan, stasiun
Televisi Republik Indonesia (TVRI), Gelanggang Olahraga sampai kompleks Canefo.
Dengan
segala macam keterbatasan dana dan SDM, Bung Karno dengan gagah dan semangat
mencanangkan tiang pertama pembangunan Stadion Utama Senayan . Ini merupakan
peristiwa penting dalam sejarah olahraga Indonesia bahwa pembukaan Stadion
Utama Senayan akan digunakan untuk perlombaan olahraga bangsa-bangsa Asia pada
tanggal 24 Agustus 1962.